Sejak tahun 1979, Pemerintah melalui Departemen Pertanian telah memberikan apresiasi dengan menyelenggarakan lomba intensifikasi pertanian bagi kelompok tani nelayan. Hal ini dimaksudkan untuk memotivasi petani dan nelayan dalam meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian, sekaligus meningkatkan pendapatan petani dan nelayan dalam berusahatani tanaman pangan, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Selain itu, Pemerintah juga telah memberikan penghargaan Tingkat Karya Bimbingan Intensifikasi kepada aparatur satuan Pembina Bimbingan Masyarakat (Bimas) Provinsi dan Satuan Pelaksana Bimas Kabupaten/Kota yang telah berhasil meningkatkan koordinasi pelayanan intensifikasi. Kedua jenis kegiatan tersebut dinilai telah berhasil memberikan dampak yang positif, baik dalam rangka dinamisasi dan peningkatan peran serta petani dan kelompok tani, maupun aparat Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa dalam upaya meningkatkan kreatifitas dan koordinasi.

Sejak akhir tahun 1990-an terjadi perubahan pendekatan pembangunan pangan dari penekanan pada peningkatan produksi pangan menjadi pembangunan ketahanan pangan. Pengertian ketahanan pangan tidak hanya terfokus pada aspek produksi saja tetapi meliputi aspek-aspek yang lebih luas sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan, sehingga menuntut adanya perubahan, peningkatan, penyempurnaan, dan pengembangan seluruh aspek dalam penyelenggaraan ketahanan pangan. Perubahan tersebut antara lain juga menuntut semakin tingginya upaya yang harus dilakukan untuk mengkoordinasikan, mengapresiasi, serta merepresentasikan aspirasi dan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan. Dalam rangka menggerakkan serta membangun partisipasi dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan di wilayah, maka pemberian penghargaan ketahanan pangan perlu diperluas mencakup aspek ketersediaan, distribusi, dan konsumsi pangan.

Mengingat penghargaan ketahanan pangan merupakan agenda kegiatan tahunan yang disampaikan oleh Presiden RI selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan di Istana Negara serta memiliki nilai dan prestige tinggi, maka diperlukan mekanisme untuk dapat menjaring calon penerima penghargaan yang benar-benar layak. Dengan demikian, penerima penghargaan dapat dijadikan contoh bagi masyarakat dan aparatur pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional, wilayah, dan rumah tangga. Berbagai inovasi dan kreasi masyarakat yang berhasil dalam melaksanakan kegiatan pembangunan ketahanan pangan, memperkuat ketahanan pangan di tingkat keluarga, regional, dan nasional perlu mendapat perhatian pemerintah untuk mendukung, mendorong, dan memotivasi penerima penghargaan, masyarakat ataupun lembaga masyarakat lainnya lebih aktif berpartisipasi dalam pembangunan ketahanan pangan. Untuk itu, kepada masyarakat perorangan, kelompok masyarakat/kelembagaan masyarakat, perusahaan/swasta dan pemerintah (aparat dan lembaga) yang telah memberikan upaya dan menghasilkan karya yang luar biasa dalam mewujudkan ketahanan pangan, diberi penghargaan tertinggi berupa Adhikarya Pangan Nusantara yang diserahkan oleh Presiden selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan.

Share